PBB Kecam Penerapan Hukum Syariah di Brunei

PT KONTAK PERKASA FUTURES - BRUNEI Darussalam dinilai "melanggar hak asasi manusia" melalui penerapan hukum Syari'ah Islam yang akan meloloskan hukum mati dengan cara merajam orang untuk kasus perzinaan dan homoseksual. Hal ini ditegaskan PBB pada Rabu, 3 April 2019 waktu setempat.

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Diketahui, Brunei yang merupakan bekas protektorat Inggris yang mayoritas warganya Muslim dengan sekitar 400.000 orang, pada Rabu, 3 April 2019 mulai menerapkan hukum Syari'ah. Kasus sodomi, perzinaan dan pemerkosaan akan diganjar hukuman mati, termasuk rajam. Sedangkan untuk kasus pencurian akan dipotong tangan.

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pihaknya percaya bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan dalam kaitannya dengan setiap orang di manapun tanpa diskriminasi apapun.

"Undang-undang yang setujui (Brunei-red) jelas melanggar prinsip-prinsip yang diekspresikan," katanya, seperti dilaporkan Reuters, dilansir Kantor Berita Antara.

"Selama orang menghadapi kriminalisasi, bias dan kekerasan yang berdasarkan pada orientasi seks, identitas gender atau karakteristik seks mereka, kami harus menggandakan upaya untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Setiap orang berhak untuk hidup bebas dan memiliki hak dan martabat yang setara," kata Dujarric.

Brunei mempertahankan haknya untuk menerapkan hukum Islam, yang unsur-unsurnya pertama kali diadopsi pada 2014. Sejak itulah hukum tersebut diterapakan secara bertahap.

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah merupakan raja paling lama berkuasa kedua di dunia, sekaligus Perdana Menteri negara yang kaya akan minyak tersebut. Pemimpin berusia 72 tahun itu juga masuk deretan orang terkaya di dunia.

Sementara itu aktor peraih Oscar, George Clooney, menyeru agar memboikot sejumlah hotel mewah milik Perusahaan Investasi Brunei, seperti Beverly Hills Hotel, Dorchester di London dan Plaza Athenee di Paris.

PBB mengkritik keputusan Brunei untuk menerapkan hukum Islam dan memintanya agar mengesahkan dan menerapkan Konvensi PBB tentang Melawan Penyiksaan.

Source : pikiran-rakyat.com