TERKINI Kerusuhan di Jayapura Papua: Situasi Masih Mencekam hingga Dini Hari dan Komentar Jokowi
PT KONTAK PERKASA FUTURES - Kerusuhan terjadi di Jayapura, Papua, sejak Kamis (29/8/2019). Kabar terkini melaporkan, situasi di Jayapura masih mencekam hingga Jumat (30/8/2019) dini hari. Presiden Joko Widodo pun memberikan komentarnya mengenai kerusuhan yang terjadi di ibu kota Papua tersebut. Diketahui, kerusuhan yang melibatkan ribuan warga Papua itu berakhir rusuh. Mereka melakukan pengrusakan, pembakaran, serta penjarahan. Meskipun kondisi di Jayapura kembali normal, tetapi situasi diketahui masih mencekam.
PT KONTAK PERKASA FUTURES - Dilansir Kompas.com, ketakutan masih melingkupi warga hingga Jumat (30/8/2019) pukul 01.30 WIT. Hal itu membuat ribuan warga lebih memilih untuk meminta perlindungan dengan mengungsi ke Markas TNI AL, di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
Sebab, ribuan warga masih bertahan di halaman kantor Gubernur. Kerusuhan susulan dikhawatirkan akan terjadi.
"Kondisi kami lagi trauma. Kami takut kalau massa balik dan melakukan pengerusakan dan penjarahan, hingga pembakaran."
"Itu yang buat kami mengungsi," kata seorang pria yang biasa di sapa Jojo saat ditemui lagi berjaga-jaga di Jalan Raya Entrop.
PT KONTAK PERKASA FUTURES - Jojo mengatakan, pengungsi kebanyakan anak-anak dan perempuan. "Kami pria berjaga-jaga. Karena ini bukan lagi menyampaikan aspirasi. Mereka merusak dan membakar, bahkan melakukan penjarahan. Jadi kami bersatu," katanya. Dari pantauan Kompas.com, ribuan pendemo hingga Kamis (29/8/2019) malam bertahan di halaman kantor Gubernur Jalan Soa Siu Dok 2, Distrik Jayapura Utara. Sementara di pusat perekonomian Kelapa II Entrop, Distrik Jayapura Selatan, yang jaraknya sekitar 2,5 km, ratusan warga terlihat berjaga-jaga. Bahkan mereka melakukan razia terhadap setiap kendaraan yang melintas dan terlihat lebih dari 10 mobil di tengah jalan terlihat dibakar.
Asap pun masih terlihat sampai saat ini, lantaran beberapa kios dan ruko yang dibakar tak ada yang memadamkan. Di lokasi itu pula, ada massa tandingan yang membawa bendera merah putih mengamankan lokasi di sekitar Entrop. Hal itu guna mencegah adanya pembakaran kembali. Aparat keamanan terlihat berada di Jalan Koti tidak jauh dari kantor Grapari Telkomsel yang dibakar massa. Mereka juga merazia setiap kendaraan yang melintas. Sementara itu menyikapi kondisi yang terjadi, sekitar 1200 personil Brimob dari Kelapa II Depok, dikabarkan telah telah tiba di Kota Jayapura, malam tadi.
Komentar Jokowi
Menanggapi kerusuhan yang kembali terjadi di Papua, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.
"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Purworejo, sebagaimana disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/8/2019).
Jokowi menanggapi kerusuhan yang kembali pecah di Papua hari ini.
Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.
Kepala Negara memastikan, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.
Jokowi juga mengaku sudah menginstruksikan jajaran aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku anarkisme dan kerusuhan di Papua maupun di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya.
"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan memajukan Papua, baik lewat pembangunan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia.
"Agar kita semuanya utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, dirinya sudah berusaha mengatur waktu agar bisa bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat dan adat di Papua.
"Kami sudah berusaha tapi waktunya saja. Sebetulnya minggu ini kami rencanakan, tapi belum memungkinkan," ujar Jokowi.
Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai.
Ajakan ini khususnya ia tujukan kepada semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, kaum muda Papua.
Ia pun memastikan pertemuan dengan para tokoh itu akan terjadi dalam waktu dekat.
"Akan kami lakukan dalam waktu yang secepatnya, baik tokoh muda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama," tutur Jokowi.
Pembatasan Akses Internet
Kebijakan pembatasan akses internet dan komunikasi di tanah Papua berimbas ke Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) M. Iqbal bahkan kesulitan menghubungi kepolisian di Papua untuk mengetahui kondisi terbaru. "Pak Kadiv masih coba berkomunikasi dengan teman-teman. Soalnya memang lagi kesulitan. Semua lagi ada kendala terkait masalah telekomunikasi," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com. Namun, informasi terakhir yang berhasil dihimpun, terdapat sejumlah kerusakan fisik akibat rusuh itu.
Massa pengunjuk rasa sempat membakar beberapa gedung dan pertokoan di sepanjang Abepura, Entrop dan Jayapura.
Selain itu, bangunan Kantor Telkomsel dan Pos Jayapura juga turut terkena imbas kerusuhan. Dedi memastikan, aparat keamanan berusaha maksimal menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jayapura. "Namun demikian, beberapa properti masyarakat ada yang rusak, fasilitas publik ada yang terbakar." "Namun demikian aparat TNI-Polri berusaha semaksimal mungkin mendinginkan situasi bersama tokoh masyarakat," ungkap Dedi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, kebijakan pemerintah memblokir akses jaringan internet di Papua bukan sewenang-wenang. Menurut dia, langkah pemblokiran internet untuk menjaga keamanan nasional. "Kalau pemerintah bertindak itu (pemblokiran internet) bukan sewenang-wenang, bukan melanggar hukum, tetapi semata-mata menjaga keamanan nasional, menjaga keutuhan nasional," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Wiranto menegaskan, pihaknya tak segan-segan untuk mengurangi kecepatan akses jaringan internet di Papua jika penyebaran informasi hoaks di media sosial membahayakan kepentingan bangsa.
"Saya tak ragu-ragu untuk setiap saat melemotkan medsos, enggak ada masalah, tetapi kalau memang sudah membahayakan kepentingan nasional," ujar dia.
Wiranto mengatakan, alasan pemerintah memblokir jaringan internet salah satunya penyebaran berita bohong sebagai alat propaganda sehingga dapat menyerang pemerintah. Berita bohong, menurut dia, rawan disebarkan melalui medsos. "Itu lewat apa? Lewat medsos. Apa kita biarkan? provokasi, membakar-bakar masyarakat, menyebarkan berita bohong lewat media sosial," ucap Wiranto. Pemblokiran akses jaringan internet dimulai sejak Rabu (21/8/2019). Pengumuman ini disampaikan melalui Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 155/HM/KOMINFO/08/2019.
Pemerintah belum bisa memastikan kapan blokir akses internet di Papua dan Papua Barat dicabut. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun meminta maaf akan hal itu. “Saya bersimpati kepada saudara-saudara kita di Papua."
"Saya mohon maaf kalau memang (pemblokiran akses layanan data) ini turut memberi dampak,” kata Rudiantara ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/8/2019), dikutip dari KOMPAS.id.
Menurut dia, propaganda melalui dunia maya di dua provinsi tersebut belum berhenti meski diakuinya suasana sudah kondusif.
Propaganda yang ia maksud tak hanya terjadi di lingkup nasional tapi sudah menyebar ke dunia internasional. Rudiantara menyampaikan, mayoritas konten yang disebar di dunia maya bertentangan dengan hukum, antara lain, memprovokasi, menghasut, bahkan mengadu domba. Itulah alasannya blokir internet belum kunjung dicabut.
Source : tribunnews.com
