Pembangunan Jalan, Pemkab Bandung Barat Berutang Rp 324 Miliar ke PT SMI

PT KONTAK PERKASA - Peminjaman dana sebesar Rp 324 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur tengah menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal itu setelah PT SMI melakukan studi kelayakan serta melihat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran.

"Kami optimistis pinjaman tersebut disetujui. Hasil rapat terakhir Juli lalu, tinggal menunggu keputusan Kemendagri," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Wahyu di Ngamprah, Senin, 2 September 2019.

PT KONTAK PERKASA - Dia mengungkapkan, PT SMI sudah melakukan studi ke KBB untuk melihat kemampuan pembayaran serta melihat kondisi keuangan APBD. Dari hasil studi tersebut, KBB dinilai layak mendapatkan bantuan pinjaman dana tersebut.

Asep menjelaskan, dana pinjaman tersebut tidak dicairkan sekaligus dengan total Rp 324 miliar. Akan tetapi, dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pengerjaan jalan. Sesuai dengan rencana pembangunan, dana tersebut akan dilakukan untuk perbaikan dan pelebaran jalan, mulai dari Cihampelas, Gununghalu, hingga Rongga. "Selanjutnya, yaitu Jalan Rancapanggung (Cililin)-Saguling, terakhir Cisomang-Kadudampit (Cikalongwetan).

PT KONTAK PERKASA - Jadi, ini mencakup wilayah selatan dan barat," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, tahun 2020 merupakan momentum pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, hal itu sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

"Lebih dari itu, perluasan jalan ini juga untuk membuka akses jalan menuju objek wisata, baik di wilayah selatan maupun akses dari Cikalongwetan-Cisarua," kata Asep.

Alternatif pembiayaan

Untuk diketahui, PT SMI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009, PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Menurut Asep, banyak alternatif pembiayaan di luar APBD, dan salah satunya melalui PT SMI. "Memang ada juga rekomendasi ke BJB, tapi kami putuskan ke PT SMI karena perusahaan ini konsen di bidang infrastruktur," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KBB Anugrah mengatakan, rencananya pinjaman itu untuk membangun jalan sepanjang 80 kilometer di wilayah selatan KBB, juga sebagian untuk wilayah barat. Alasan pengajuan pinjaman tersebut lantaran porsi APBD untuk infrastruktur masih minim, sementara kebutuhan percepatan pembangunan cukup mendesak.

Menurut dia, pinjaman tersebut diajukan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah KBB. “Sementara, kami lebih fokus pada teknis di lapangan dengan menentukan titik yang harus diperbaiki dan perbaikannya seperti apa,” ujar Anugrah.

Source : pikiran-rakyat.com